Bisnis.com, JAKARTA - Seratus hari sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah telah menorehkan sejumlah langkah awal yang mencerminkan komitmen mereka untuk membawa Banten menuju visi “Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi".
Dalam periode singkat ini, duet kepemimpinan ini berfokus pada penguatan pelayanan dasar masyarakat, mendukung program nasional, serta merumuskan fondasi pembangunan jangka panjang melalui berbagai inisiatif strategis.
Namun, di balik langkah-langkah progresif ini, terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat.
Pilar kepemimpinan Andra Soni-Dimyati adalah memperkuat infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan dan ketahanan pangan sebagai jaminan kesejahteraan. Program unggulan “Banten Bagus” menjadi wujud nyata komitmen ini, dengan fokus pada pembangunan jalan, transportasi, sumber daya air, dan hunian layak.
Salah satu inisiatif yang menonjol adalah peluncuran program “Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra)”, yang menargetkan pembangunan 12 kilometer jalan di delapan titik pada 2025. Melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025, program ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar-desa, yang pada gilirannya diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Jalan Usaha Tani (JUT) di empat wilayah lumbung pangan; Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang, juga menjadi langkah strategis untuk menekan biaya angkut petani, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan pangan.
Baca Juga
Proyeksi surplus beras sebesar 242.108 ton pada 2025 menunjukkan potensi Banten sebagai lumbung pangan, meskipun keberhasilan ini masih bergantung pada efektivitas implementasi di lapangan.
Selain itu, program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menargetkan perbaikan 250 unit rumah pada 2025, dengan ambisi menyelesaikan seluruh rumah di bawah kewenangan provinsi pada 2026. Langkah ini menunjukkan perhatian pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Namun, tantangan utama terletak pada skala program yang masih terbatas dibandingkan kebutuhan riil di lapangan. Dengan jumlah rumah tidak layak huni yang kemungkinan jauh lebih besar, pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai dan distribusi yang merata agar manfaatnya dirasakan secara luas.
Selain itu, keberlanjutan program JUT dan Bang Andra memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan anggaran, yang kerap menjadi kendala dalam proyek infrastruktur di daerah.
Investasi pada kualitas hidup
Pada kepemimpinan Andra-Dimyati juga ada program peningkatan akses kesehatan dan pendidikan melalui program “Banten Sehat” dan “Banten Cerdas”. Dalam sektor kesehatan, peresmian Gedung Bunker Radioterapi dan Pelayanan Kemoterapi di RSUD Banten serta operasionalisasi RSUD Uwes Qorny Cilograng dan RSUD Irsyad Djuwaeli Labuan menandai langkah penting dalam memperkuat sistem kesehatan.
Program “BEBASAKIT” (Banten Bebas Penyakit) dengan skrining TBC dan Cek Kesehatan Gratis di puskesmas juga menunjukkan upaya proaktif untuk deteksi dini penyakit. Selain itu, penyediaan rumah singgah di Jakarta bagi pasien rujukan nasional mencerminkan pendekatan humanis dalam pelayanan kesehatan.
Di bidang pendidikan, program “Sekolah Gratis” untuk SMA/SMK dan sekolah khusus swasta menjadi terobosan yang ambisius. Dengan alokasi anggaran Rp150.000 hingga Rp250.000 per siswa per bulan, program ini menargetkan kelas X pada tahun ajaran 2025/2026, dengan rencana ekspansi bertahap hingga kelas XII.
Sebanyak 811 sekolah swasta telah bergabung, menunjukkan antusiasme sektor pendidikan terhadap inisiatif ini. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada ketepatan distribusi dana dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Selain itu, fokus pada sekolah swasta perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sekolah negeri, yang sering kali masih menghadapi kendala fasilitas dan tenaga pengajar.
Meski langkah-langkah ini menjanjikan, terdapat kritik terkait kecepatan implementasi dan cakupan program. Misalnya, program kesehatan gratis di puskesmas masih terbatas pada skrining tertentu, sementara akses ke layanan spesialis di daerah terpencil tetap menjadi tantangan.
Dalam pendidikan, alokasi anggaran per siswa yang berbeda antarwilayah (Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak versus Tangerang Raya) berpotensi menciptakan ketimpangan, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur pendidikan di wilayah yang kurang berkembang.
Menuju transparansi dan efisiensi
Selanjutnya adalah program “Banten Melayani”, yang menekankan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bebas korupsi. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kalinya menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Kolaborasi dengan KPK, BPK, dan BPKP untuk penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menunjukkan komitmen terhadap pencegahan korupsi.
Selain itu, kebijakan pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menghasilkan Rp132,24 miliar dari 404.638 kendaraan menunjukkan upaya kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus meringankan beban masyarakat.
Program “Banten Ramah” juga menjadi sorotan, dengan realisasi investasi Rp31,1 triliun pada triwulan pertama 2025, menempatkan Banten di posisi lima besar nasional. Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pembenahan birokrasi dan dialog dengan pelaku industri menjanjikan peningkatan lapangan kerja.
Namun, tantangan besar terletak pada implementasi di lapangan. Reformasi birokrasi yang dijanjikan belum sepenuhnya terlihat, terutama dalam hal efisiensi pelayanan publik. Masih adanya keluhan terkait proses perizinan yang lambat di beberapa sektor menunjukkan bahwa transformasi birokrasi memerlukan waktu dan komitmen yang lebih kuat.
Kritik dan harapan
Meski menunjukkan langkah awal yang menjanjikan, 100 hari kerja Andra Soni-Dimyati belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural di Banten.
Program infrastruktur seperti Bang Andra dan JUT perlu pengawasan ketat untuk memastikan kualitas dan ketepatan sasaran, mengingat proyek serupa di masa lalu sering terkendala penyimpangan anggaran.
Dalam sektor kesehatan dan pendidikan, cakupan program masih terbatas, dan ketimpangan antarwilayah berpotensi melemahkan visi “merata”.
Selain itu, reformasi birokrasi yang menjadi kunci “Banten Melayani” masih memerlukan langkah konkret, seperti digitalisasi pelayanan publik untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi.
Ke depan, Andra-Dimyati perlu memastikan bahwa setiap program tidak hanya berhenti pada peresmian atau pengumuman, tetapi diikuti dengan implementasi yang terukur dan berdampak. Keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan program juga harus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas.
Dengan fondasi yang telah diletakkan dalam 100 hari ini, Banten memiliki peluang untuk bangkit sebagai provinsi yang maju, adil, dan merata, asalkan langkah-langkah strategis ini dijalankan dengan konsistensi dan komitmen yang kuat.
Seratus hari hanyalah permulaan. Di tengah tantangan dan harapan, masyarakat Banten menanti bukti nyata dari janji Andra Soni dan Dimyati untuk membawa perubahan yang dirasakan hingga ke akar rumput. Dengan semangat melayani, duet ini memiliki kesempatan untuk menorehkan legasi yang tidak hanya terukir di atas kertas, tetapi juga di hati masyarakat.
