Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 274 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Tangerang, Banten, secara resmi menerima surat keputusan (SK) pengesahan badan hukum dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Prosesi penyerahan SK Badan Hukum tersebut dilakukan dalam rangkaian peluncuran program nasional Kopdes/Kopkel Merah Putih secara daring pada Senin.
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan dari total 274 Koperasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang telah resmi berbadan hukum, ditandai dengan diterbitkannya SK pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Lebih dari sekadar lembaga ekonomi, koperasi ini nantinya menjadi gerakan rakyat yang menyasar langsung petani, nelayan dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tangerang," katanya.
Dari ratusan Kopdes Merah Putih terdapat Desa Sarakan telah memiliki 213 anggota terdiri atas berbagai kelompok usaha meliputi kelompok tani jambu kristal, kelompok tani anggur, kelompok ternak kambing, dan kelompok ternak sapi.
Pembentukan Koperasi Merah Putih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025, yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, dan menjadikan desa sebagai pilar utama pembangunan.
Baca Juga
"Koperasi ini diharapkan dapat menjadi pusat edukasi, pemberdayaan ekonomi desa, serta digitalisasi koperasi demi terwujudnya koperasi yang modern, inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman," ungkapnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, koperasi, BUMN dan BUMD.
Dimana, lanjutnya, kolaborasi dan sinergitas tersebut adalah untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Sarakan yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Nasional sebagai percontohan bagi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia.
"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, dengan komitmen bersama Kopdes Merah Putih dapat direalisasikan, bukan hanya untuk memperkuat perekonomian dan kemandirian desa tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
