Bisnis.com, SOLO - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melakukan operasi pasar.
Pemprov Banten berencana meggelar operasi pasar terjadwal yang terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyambut bulan Ramadan.
Pemprov Banten konsisten melaksanakan enam langkah pengendalian inflasi. Hal itu diungkap M Tranggono usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (6/3/2023).
"Kita akan mengoptimalkan operasi pasar terjadwal yang terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota," ucap M Tranggono.
M Tranggono mengatakan bahwa menjelang Bulan Ramadan angka inflasi Provinsi Banten menjadi 5,12%.
Angka tersebut masih di bawah angka inflasi nasional yang berada di kisaran 5,47%. Bahkan angka inflasi Kota Tangerang berada di angka 4,6%.
Baca Juga
Dikatakan Tranggono, arahan dari Pemerintah Pusat antara lain menjaga stok serta melakukan sinergi dengan daerah lain untuk mencukupinya.
Pemprov Banten terus melaksanakan enam langkah untuk melakukan pengendalian inflasi, yaitu operasi pasar terjadwal, pemantauan harga dan distributor, kerjasama antardaerah, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD.
"Menjelang Ramadan kita akan lakukan operasi pasar terjadwal yang terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Juga kaitannya dengan sidak pasar serta tanggap dengan mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi besar untuk kerja sama antardaerah (KAD)," kata M Tranggono.
Lebih lanjut dia mengatakan, identifikasi itu berkaitan dengan gerakan menanam atau penanaman intensif.
Meningkatkan koordinasi data lebih baik lagi, sehingga pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan secara tepat.
"Sehingga kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Bantuan transportasi seperti yang pernah kita lakukan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut ke Pulau Tunda dan Pulau Panjang untuk membawa bantuan dan sebagainya," tuturnya.
M Tranggono juga menekankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dan Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk menghitung persediaan pangan Provinsi Banten.
