Bisnis.com, CILEGON — Pemerintah daerah di Provinsi Banten perlu membuka seluas-luasnya akses investasi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Banten mengingatkan kepada daerah agar jangan mempersulit investor.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusuma mengatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mesti memastikan arus investasi yang masuk ke Banten tumbuh dengan baik yang diimbangi dengan regulasi dan kepastian usaha.
Selain itu, katanya, dukungan dari masyarakat juga dibutuhkan agar para investor yang sudah menanamkan modalnya dapat berusaha dengan aman dan nyaman.
"Investasi jangan dipersulit. Investor harus merasa aman dan nyaman. Tidak boleh ada oknum yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu, saya yang akan pasang badan," ujar Dimyati saat menghadiri peringatan Hari Jadi Kota Cilegon ke-26.
Dalam keterangan resmi Pemprov Banten yang dikutip Selasa (29/4/2025), Dimyati menuturkan praktik mengganggu investasi, baik berupa ancaman maupun pemerasan, harus diberantas untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
Sementara itu, dari sisi ketenagakerjaan, Dimyati juga mendorong agar pemerintah daerah di Banten mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja.
Baca Juga
"Kami menargetkan 70% tenaga kerja di pabrik-pabrik dan perusahaan investasi adalah warga lokal,” katanya.
Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Dimyanti mendorong seluruh stakeholder untuk melakukan percepatan pembangunan dalam berbagai bidang. Namun, percepatan pembangunan mesti terencana dengan baik dan terukur.
Rencana Pembangunan Daerah
Oleh karena itu, dia menuturkan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) mesti selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk agenda program 5 tahun ke depan serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun ke depan.
“Jadi semuanya harus selaras. Kalau sudah begitu, maka kita enak menjalankannya. Karena semuanya berkesinambungan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa,” kata Dimyati.
Untuk mempercepat kemajuan Provinsi Banten itu, kata Dimyati, harus dimulai dari tahapan perencanaan yang benar-benar matang dengan melibatkan seluruh unsur dari mulai asosiasi, akademisi, pemuda, pengusaha, BUMN dan BUMD, organisasi kemasyarakatan serta lembaga keagamaan yang ada di Banten.
Pemerintah Provinsi Banten menyusun rencana pembangunan yang meliputi penyampaian teknis kegiatan disertai kerangka penyusunan RPJMD, rencana strategis, RKPD, dan rencana kerja.
